Waspadai Potensi Banjir Musim Hujan 2026, Kementan Perkuat Antisipasi dan Pendampingan Petani
Jumat, 30 Januari 2026
Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) menghimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pertanian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir pada Musim Hujan (MH) di awal 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk mengamankan produksi tanaman pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan program swasembada pangan.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, antisipasi sejak dini harus menjadi perhatian utama, terutama di daerah-daerah sentra produksi pangan yang rawan terdampak curah hujan tinggi.
“Kita tidak boleh menunggu bencana datang baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang, mulai dari perencanaan tanam hingga kesiapan sarana pendukung di lapangan,” kata Mentan Amran.
Ia mendorong seluruh jajaran di daerah untuk memaksimalkan luas tanam pada Musim Tanam I 2026 sesuai target yang telah ditetapkan. Selain itu, kesiapan sarana produksi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) juga harus dipastikan berjalan optimal.
“Produksi pangan tidak boleh terganggu. Karena itu, seluruh daerah kami minta betul-betul siap, baik dari sisi tanam, alat, maupun pengendalian hama dan penyakit tanaman,” tegasnya.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Januari 2026, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada fase musim hujan dengan intensitas yang relatif merata. Curah hujan kategori menengah mendominasi hingga 76,69 persen wilayah, disusul kategori tinggi 21,43 persen dan sangat tinggi 1,22 persen. Sementara wilayah dengan curah hujan rendah hanya sekitar 0,65 persen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi genangan dan banjir perlu diwaspadai, khususnya di wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal,” ujar Mentan Amran.
Memasuki Februari 2026, BMKG memprediksi adanya perubahan pola curah hujan. Mayoritas wilayah masih didominasi curah hujan kategori menengah sebesar 82,21 persen. Namun, wilayah dengan curah hujan kategori rendah meningkat menjadi 16,25 persen, sementara kategori tinggi dan sangat tinggi menurun signifikan.
Menurut Mentan Amran, perubahan pola ini harus dibaca dengan cermat oleh petani dan pemerintah daerah agar tidak salah langkah dalam pengelolaan lahan.
“Penurunan hujan di beberapa wilayah bukan berarti aman sepenuhnya. Petani tetap harus adaptif, membaca cuaca, dan menyesuaikan strategi tanam di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan, di wilayah dengan curah hujan menengah hingga tinggi, petani perlu memastikan saluran drainase berfungsi baik agar tidak terjadi genangan yang berpotensi merusak tanaman. Sementara di wilayah yang mulai mengalami penurunan hujan, pengaturan jadwal tanam dan efisiensi penggunaan air menjadi kunci.
“Manajemen air menjadi sangat penting. Jangan sampai ada lahan yang kelebihan atau kekurangan air di saat tanaman sedang membutuhkan,” tambahnya.
Sejalan dengan pernyataan Mentan Amran, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Yudi Sastro menyampaikan perlunya langkah-langkah konkret menghadapi potensi cuaca ekstrem. Salah satunya melalui pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi wilayah.
“Kami mengimbau petani di wilayah rawan banjir menggunakan varietas padi toleran genangan seperti Inpara dan Inpari. Ini penting untuk menekan risiko puso akibat banjir,” kata Yudi.
Selain itu, Yudi juga menekankan pentingnya penyesuaian jadwal tanam berdasarkan prakiraan cuaca serta normalisasi saluran dan penampung air agar luapan tidak masuk ke lahan pertanian.
“Kita ingin memastikan air terkendali, bukan justru merusak tanaman. Normalisasi saluran harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan telah mengeluarkan surat peringatan dini sejak September 2025. Surat tersebut menekankan sejumlah langkah strategis, mulai dari kesiapan sarana produksi, alsintan, dan sarana pengendalian OPT, hingga penanganan dampak perubahan iklim (DPI), panen, dan distribusi hasil panen.
“Kami juga meminta daerah rutin memantau informasi iklim dari BMKG dan memperkuat koordinasi dengan petugas lapangan, baik PPL maupun POPT,” ujar Yudi.
Kementan berharap berbagai langkah antisipatif ini mampu menjaga stabilitas produksi pangan nasional sesuai target produksi beras sebesar 34,77 juta ton. Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan dapat melindungi petani dari risiko gagal panen akibat dampak perubahan iklim.
“Target produksi harus tercapai, petani juga harus terlindungi. Itu komitmen kami,” pungkas Mentan Amran.
Sumber:
https://www.pertanian.go.id/